Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah foto : Andri/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengeluhkan pagu indikatif Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang dianggap kurang optimal karena lebih fokus dalam penanganan internal. Dalam pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), BSN membagi dua program prioritas yakni program dukungan manajemen sebesar  Rp 154,24 miliar serta program standardisasi sebesar Rp 111,75 miliar.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS membahas RKA K/L di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Politisi yang akrab disapa Ema ini mengingatkan bahwa saat ini kondisi APBN sedang menurun sehingga program yang dibuat oleh K/L harus dapat dimaksimalkan dengan baik.

“Jadi kita sangat berharap bahwa di sini, di materi dianggarkan sebesar Rp 154 miliar dan ternyata alokasi tersebut kan lebih besar ke internal dibanding untuk peningkatan program. Saya pikir program yang kaitannya untuk ke luar ini saya pikir masih kurang optimal. Saya berharap kehadiran BSN itu justru makin terprogres secara baik dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya kehadiran BSN itu justru untuk menyasar masyarakat, terutama pelaku IKM dan UMKM dalam rangka sosialisasi standardisasi produk. Sebab IKM dan UMKM saat ini menjadi solusi dari kebangkitan ekonomi Indonesia pasca dilanda pandemi Covid-19. Untuk itu sudah menjadi tugas BSN menumbuhkembangkan IKM dan UMKM untuk ekonomi kerakyatan.

“Kita berharap hadir dan eksisnya BSN itu justru memberikan kemudahan kepada para pelaku IKM dan UMKM terutama mereka yang ingin standardisasinya bisa mendapatkan sertifikasi yang kemudian mereka juga bisa melakukan ikhtiar pengembangan dan produksi ekonomi yang lebih baik,” imbuh Politisi Fraksi PKB tersebut.

Prioritaskan Lab SNI

Ema juga meminta BSN untuk fokus dalam pembangunan gedung laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sudah mulai dibangun di Komplek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Tangerang Selatan. Ia menyampaikan bahwa ini sesuatu yang baru bagi Indonesia yang dapat memberi manfaat luas untuk para pelaku usaha di Indonesia.

Dalam rangka memaksimalkan APBN, Ema menyarankan gambaran rincian pembiayaan yang jelas terhadap pembangunan gedung tersebut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menurutnya Lab SNI menjadi sangat penting supaya produk-produk Indonesia mendapat Standar Nasional sehingga harus dikawal betul pembangunannya.

“Gedung Satuan ukuran radiasi biologi dari esensi termoelektrik dan kimia di saat pandemi ini sangat dibutuhkan. Tentu karena ini menjadi bagian dari penanggulangan covid-19 dan ini menjadi dibutuhkan pada lab yang bisa menghasilkan hasil dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat,” tukas Politisi dapil Jawa Tengah VIII tersebut. (er/es)